rakyatinside.com – Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) kini memicu ketegangan internal di tubuh raksasa teknologi dunia, Amazon. Sejumlah insinyur (engineer) Amazon secara terbuka melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan investasi perusahaan mereka dalam sebuah rapat dengar pendapat bersama Seattle City Council di Amerika Serikat. Mereka mengecam ketimpangan prioritas korporasi yang menggelontorkan dana fantastis demi infrastruktur AI, sementara di sisi lain puluhan ribu karyawan justru harus kehilangan pekerjaan.
Dalam forum resmi tersebut, para pekerja menyuarakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah lokal untuk memperketat regulasi pembangunan pusat data (data center) AI baru. Salah satu kritik paling keras datang dari Patrick Schloesser, seorang software engineer senior di Amazon Web Services (AWS) yang telah mengabdi selama hampir enam tahun di perusahaan tersebut.
Schloesser memaparkan kontras yang sangat mencolok antara anggaran teknologi dan nasib kesejahteraan pekerja. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, Amazon diproyeksikan menggelontorkan belanja modal hingga USD 200 miliar (setara Rp3.100 triliun) pada tahun ini. Sebagian besar dari dana jumbo tersebut dialokasikan khusus untuk membangun pusat data dan memperkuat ekosistem AI. Langkah agresif ini juga diikuti oleh kompetitor terdekat mereka, Microsoft, yang menganggarkan dana tak kalah besar, yakni mencapai USD 190 miliar (sekitar Rp2.950 triliun).
Namun, di balik digitalisasi masif tersebut, realitas pahit harus dihadapi oleh para pekerja manusia. Sejak Oktober 2025, di bawah kepemimpinan CEO Andy Jassy, Amazon telah merumahkan sekitar 30.000 karyawan tingkat korporat. Kebijakan pemangkasan massal ini diklaim sebagai langkah efisiensi demi merampingkan birokrasi dan memotong lapisan manajemen yang dianggap tidak produktif. Menurut Schloesser, fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan raksasa teknologi (Big Tech) saat ini lebih terobsesi mengejar kapasitas komputasi secepat mungkin dibandingkan mempertahankan tenaga kerja mereka.
Merespons gelombang protes internal tersebut, juru bicara Amazon menyatakan bahwa manajemen sangat menghormati hak para karyawan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Kendati demikian, Amazon menegaskan bahwa saat ini mereka tidak memiliki rencana aktif untuk mendirikan pusat data baru di dalam wilayah administratif kota Seattle. Pihak perusahaan juga mengklaim selalu berkomitmen untuk menjadi tetangga yang bertanggung jawab di setiap wilayah operasional mereka dengan memprioritaskan efisiensi energi dan penggunaan air di atas standar industri.
Guna mengantisipasi dampak lingkungan dan sosial, Pemerintah Kota Seattle akhirnya resmi menyetujui moratorium atau penangguhan sementara izin pembangunan pusat data AI baru selama satu tahun. Langkah protektif ini diambil setelah adanya laporan bahwa empat pengembang besar sempat mendekati penyedia utilitas listrik dan air lokal untuk membangun lima fasilitas pusat data skala raksasa di Seattle, meskipun dua di antaranya akhirnya mundur akibat derasnya kritik dari masyarakat.
Selain mendukung moratorium, para insinyur juga mendesak otoritas Seattle agar mewajibkan seluruh pengembang pusat data menggunakan energi terbarukan sepenuhnya. Mereka juga menuntut transparansi publik dengan melarang penggunaan perusahaan cangkang (shell companies) atau perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement) yang kerap digunakan korporasi untuk menyembunyikan dampak proyek dari masyarakat luas.





