Follow Channel WA Rakyat Inside
untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Rakyatinside.com — Selat Hormuz hingga saat ini masih terus menjadi panggung konflik yang memanas antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua belah pihak saling menerapkan tindakan blokade laut yang berdampak signifikan pada kelancaran lalu lintas kapal di kawasan tersebut. Meskipun aktivitas pelayaran tidak sepenuhnya terhenti karena masih ada beberapa kapal yang memberanikan diri untuk melintas, jalur perdagangan vital ini tidak lagi berjalan selancar periode sebelum perang yang pecah pada tanggal 28 Februari lalu.
Sejak awal peperangan meletus, Iran secara taktis memanfaatkan posisi strategis Selat Hormuz sebagai instrumen geopolitik dan geoekonomi yang kuat. Langkah ini dalam kajian strategis militer dikenal dengan istilah persenjataan atau pembentukan instrumen nonmiliter menjadi alat untuk mengendalikan, menyerang, atau menekan pihak lawan. Salah satu wujud nyata dari strategi ini adalah pendirian Persian Gulf Strait Authority atau PGSA oleh pemerintah Teheran.
PGSA sebagai Otoritas Super di Selat Hormuz
Persian Gulf Strait Authority didirikan menyusul pernyataan resmi dari pemerintah Teheran yang menegaskan bahwa mereka akan mengenakan pungutan atas setiap kapal asing yang melintasi Selat Hormuz. Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran sejak bulan kedua tahun ini. Sebagai sebuah badan otoritas, PGSA memiliki status hukum khusus dengan berbagai privilese yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat Iran.
Dalam praktiknya, keberadaan lembaga ini kerap dipandang oleh publik sebagai sebuah kekuatan besar di dalam negara. Otoritas ini tidak hanya memiliki legalitas hukum yang sangat kuat, tetapi juga memiliki kelincahan yang luar biasa dalam ranah ekonomi. Tujuan utama pendirian lembaga ini memang difokuskan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang maksimal bagi negara tanpa harus melewati proses birokrasi korporasi biasa yang rumit.
Untuk mengelola bisnis yang sangat strategis ini, pemerintah Iran menempatkan petugas-petugas khusus dengan kompetensi tinggi dan latar belakang pengalaman yang unik. PGSA dilaporkan telah aktif memungut biaya lintas sekitar dua bulan setelah perang meletus pada 28 Februari. Kapal-kapal yang ingin melewati blokade di Selat Hormuz diwajibkan membayar tarif tol sekitar 1 dollar AS per barel minyak yang diangkut. Bagi kapal tanker raksasa tipe Very Large Crude Carrier atau VLCC, tarif tol ini bisa mencapai sekitar 2 juta dollar AS per sekali melintas.
Prosedur dan Mekanisme Pembayaran Tol Selat Hormuz
Penerapan tarif tol oleh Iran ini memicu kemarahan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terutama karena sistem pembayarannya yang menghindari sistem keuangan Barat. Iran mewajibkan pembayaran tol tersebut menggunakan mata uang Yuan China atau melalui aset kripto. Proses administrasi dan verifikasi kapal di Selat Hormuz dilakukan melalui tiga tahapan utama yang sangat ketat.
Langkah pertama adalah tahap verifikasi kapal. Setiap operator kapal yang hendak melintas wajib menghubungi pihak perantara yang berafiliasi dengan Pasdaran atau Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Pada tahap ini, operator harus menyerahkan manifes muatan kapal, rincian data seluruh awak kapal, serta informasi detail mengenai pelabuhan tujuan akhir mereka.
Langkah kedua adalah penyaringan dan pemeringkatan. Pemerintah Iran menerapkan sistem klasifikasi peringkat dari skala 1 hingga 5 bagi negara-negara asal kapal. Negara-negara yang dianggap sebagai sahabat atau mitra strategis Iran akan mendapatkan prioritas utama. Mereka akan diberikan rute khusus yang aman serta panduan manuver kapal selama berada di wilayah perairan Selat Hormuz.
Langkah ketiga adalah perlintasan akhir. Setelah seluruh biaya tol dilunasi dalam bentuk mata uang Yuan atau kripto, IRGC akan menerbitkan kode izin rahasia beserta instruksi rute pelayaran spesifik di dekat Pulau Larak. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap pergerakan kapal terpantau sepenuhnya oleh otoritas keamanan Iran.
Sistem Identifikasi Kawan atau Lawan (IFF)
Dalam dunia pelayaran militer, metode pengawasan yang diterapkan oleh Iran di Selat Hormuz dikenal dengan istilah identifikasi kawan atau lawan (Identification Friend or Foe/IFF). Melalui sistem ini, kapal-kapal yang dikategorikan sebagai sahabat diizinkan untuk melanjutkan perjalanan mereka tanpa hambatan berarti. Sebaliknya, kapal-kapal yang diidentifikasi sebagai musuh akan langsung dicegat, baik saat mencoba masuk maupun keluar dari perairan tersebut.
Untuk membedakan status kapal, otoritas pengendali lalu lintas laut sipil dan militer Iran menggunakan berbagai teknologi pelacak. Mulai dari penggunaan radar, komunikasi radio, hingga teknologi inframerah. Sistem IFF ini sendiri memiliki sejarah panjang yang pertama kali dikembangkan pada masa Perang Dunia II seiring dengan ditemukannya teknologi radar.
Penggunaan IoT dan Pungutan Infrastruktur Bawah Laut
Ruang lingkup pungutan finansial yang dikelola oleh PGSA ternyata tidak terbatas pada kapal-kapal yang berlayar di permukaan laut saja. Otoritas Iran juga mewajibkan setiap instalasi bawah laut, seperti kabel telekomunikasi serat optik dan pipa penyalur energi yang melintasi Selat Hormuz, untuk membayar biaya retribusi.
Berdasarkan informasi yang beredar di platform digital, sistem pengawasan dan penagihan tol yang diterapkan oleh PGSA sudah sangat canggih dengan memanfaatkan teknologi digital dan Internet of Things (IoT). Meskipun jumlah total pendapatan yang berhasil dikumpulkan oleh PGSA tidak dipublikasikan secara terbuka, lembaga ini diyakini mendulang keuntungan finansial yang sangat besar bagi kas negara Iran.
Perbandingan dengan Terusan Suez, Panama, dan Selat Turkiye
Secara fungsional, PGSA memiliki peran yang mirip dengan lembaga pengelola Terusan Suez di Mesir atau Terusan Panama di Amerika Tengah. Namun, terdapat satu perbedaan mendasar yang sangat mencolok di antara ketiganya. Otoritas Terusan Suez dan Terusan Panama mengelola jalur air buatan manusia, sedangkan PGSA mengelola perairan yang sepenuhnya terbentuk secara alami.
Pembanding yang jauh lebih setara untuk PGSA adalah Kementerian Transportasi dan Infrastruktur Turkiye yang mengelola jalur perairan alami di Selat Bosphorus dan Selat Dardanella. Selat Dardanella sendiri merupakan selat sempit di wilayah barat daya Turkiye yang menghubungkan Laut Aegea dengan Laut Marmara. Sebagai perbandingan tarif, jika PGSA mengutip biaya hingga 2 juta dollar AS per kapal VLCC, otoritas Turkiye menetapkan tarif sekitar 6,70 dollar AS per net ton kapal.
Strategi Ekonomi Perang dan Armada Gelap Minyak Iran
Di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat, keberadaan PGSA menjadi pilar ekonomi perang yang sangat diandalkan oleh Teheran selain dari sektor perdagangan minyak mentah. Meskipun Iran telah dijatuhi berbagai sanksi ekonomi dan embargo internasional selama lebih dari 40 tahun, komoditas minyak mereka tetap diminati oleh banyak negara pembeli di pasar global karena harganya yang relatif lebih murah.
Tantangan utama dari perdagangan minyak Iran terletak pada proses pengirimannya ke tangan pembeli. Tanker-tanker pengangkut minyak milik Iran dikategorikan ke dalam armada gelap (dark fleet), serupa dengan armada kapal yang digunakan oleh Rusia untuk menghindari sanksi Barat. Dalam beberapa kesempatan, otoritas keamanan laut Indonesia sempat melakukan penahanan terhadap kapal tanker Iran, seperti MT Horse dan MT Arman 114, atas tuduhan melakukan pembuangan limbah dan pencemaran lingkungan laut. Namun, beberapa analisis menilai bahwa penindakan tersebut tidak lepas dari tekanan diplomatik dari pemerintah Amerika Serikat.
Polemik Hukum Laut Internasional dan UNCLOS 1982
Langkah sepihak Iran dalam memungut biaya tol di Selat Hormuz terus menuai kritik tajam dari para pakar hukum laut internasional. Merujuk pada ketentuan UNCLOS 1982, khususnya Pasal 37 dan Pasal 38, ditegaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya pungutan biaya apa pun terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelayaran transit internasional di selat-selat strategis dunia.
Meskipun demikian, posisi Iran tetap kokoh mengingat Amerika Serikat sendiri secara historis belum meratifikasi konvensi hukum laut UNCLOS 1982 dan kerap dituduh melakukan pelanggaran hukum laut terlebih dahulu. Pendirian PGSA ini diproyeksikan tidak hanya berfungsi selama masa darurat perang saja, melainkan dipersiapkan oleh para pemimpin Iran sebagai lembaga permanen yang akan terus beroperasi dalam jangka panjang pascaperang selesai.
