Follow Channel WA Rakyat Inside
untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Rakyatinside.com – Dinamika politik nasional kembali menghangat setelah terjadi aksi saling sindir antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Perseteruan ini dipicu oleh kritik tajam dari pengurus DPP PDIP yang menilai PSI hanya sibuk mencari panggung atau melakukan panjat sosial (pansos) elektoral dengan terus-menerus menyeret nama PDIP dalam berbagai pernyataan publik mereka.
Kritik Pedas PDIP Terhadap Gimmick PSI
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, memberikan tanggapan langsung atas pernyataan Ketua DPP PSI, Bestari Barus. Sebelumnya, Bestari mengaku heran mengapa kader PDIP masih terus mengomentari aktivitas Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjadi bagian dari kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Menanggapi keheranan tersebut, Deddy Sitorus justru menilai bahwa PSI-lah yang sebenarnya tidak memiliki fokus kerja yang jelas selain mengusik PDIP. Menurut Deddy, selama ini suara PSI dalam menyuarakan atau mengkritisi isu-isu riil yang dihadapi oleh rakyat hampir tidak pernah terdengar di ruang publik.
“Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI dalam mengkritisi isu rakyat. Mereka justru lebih sibuk menyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sebenarnya sudah bosan dengan berbagai gimmick politik yang ditampilkan oleh PSI,” ujar Deddy Sitorus kepada wartawan pada Minggu (5/7/2026).
Lebih lanjut, Deddy menilai bahwa PSI lebih sering memproduksi pernyataan-pernyataan yang bersifat sensasional demi menarik perhatian publik secara instan. Deddy menantang PSI untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat dengan bersuara kritis pada masalah-masalah krusial.
“Sudahlah, rakyat juga sudah tahu kalau mereka cuma bikin sensasi untuk kepentingan pansos elektoral. Kami justru menunggu suara kritis mereka terkait tuntutan mahasiswa, kasus dugaan suap Bupati Kuansing, serta persoalan-persoalan penting lainnya yang berhubungan langsung dengan nasib rakyat kecil,” tambah Deddy.
Tudingan Kesombongan PSI di Jawa Tengah
Di sisi lain, Politikus PDIP, Guntur Romli, turut menyoroti pernyataan PSI yang sesumbar menyatakan siap memastikan bahwa wilayah Jawa Tengah akan berubah menjadi “kandang gajah” politik pada kontestasi mendatang. Guntur mengingatkan PSI agar tidak bersikap terlalu sombong dan realistis melihat kekuatan politik mereka yang sebenarnya.
Guntur menilai, safari politik intensif yang dilakukan oleh Jokowi di wilayah Jawa Tengah justru menunjukkan kelemahan internal PSI itu sendiri. Menurut analisisnya, jika PSI memang merupakan partai yang kuat dan mandiri secara elektoral, Jokowi tidak perlu turun gunung secara langsung untuk melakukan safari politik keliling daerah.
“PSI sebaiknya jangan terlalu sombong. Fakta bahwa Jokowi harus memaksakan diri keliling daerah menunjukkan bahwa PSI sebenarnya sangat lemah. Kalau posisi PSI kuat, Jokowi pastinya cuma tinggal istirahat dan santai-santai saja di rumah,” papar Guntur Romli pada Minggu (5/7).
Guntur juga menduga bahwa safari politik tersebut sengaja dilakukan sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu hukum yang sedang menerpa internal PSI. Isu tersebut berkaitan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI yang dilaporkan mengembalikan sejumlah uang dari Bupati Kuansing setelah menyimpannya selama 10 hari.
“Safari politik itu juga merupakan bentuk pengalihan isu dari kasus Sekjen PSI yang mengaku menerima uang dari Bupati Kuansing dan baru mengembalikannya 10 hari kemudian. KPK harus bertindak tegas dan tidak tebang pilih. Pengembalian uang setelah 10 hari tidak serta-merta menggugurkan peristiwa pidana yang terjadi,” tegas Guntur. Ia juga menyinggung kasus Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang rumahnya sempat digeledah penyidik dengan penyitaan uang miliaran rupiah namun hingga kini proses hukumnya dinilai masih aman.
Evaluasi Kinerja PSI pada Pemilu 2024
Guntur Romli menegaskan bahwa target politik PSI untuk merebut basis suara PDIP di Jawa Tengah bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan oleh partainya. Ia merujuk pada hasil perolehan suara resmi pada Pemilu 2024 yang menunjukkan bahwa PSI belum berhasil menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
“Pernyataan itu murni bentuk kesombongan belaka, bukan sesuatu yang perlu kami tanggapi secara serius apalagi dikhawatirkan. Jika PSI adalah partai politik nomor dua pada Pemilu 2024 lalu dan menyatakan ingin merebut ‘Kandang Banteng’, mungkin itu masih terdengar masuk akal,” jelas Guntur.
“Kenyataannya, pada Pemilu 2024 saja PSI gagal masuk ke parlemen DPR RI. Padahal saat itu mereka didukung penuh oleh Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden aktif, menggunakan tagline ‘PSI Partai Jokowi’, hingga memasang foto Jokowi di hampir semua baliho kampanye mereka. Jika saat menjabat presiden saja Jokowi gagal meloloskan PSI ke Senayan, apalagi sekarang saat sudah tidak menjabat. Jadi, PSI jangan sombong,” pungkas Guntur.
Pembelaan PSI Terhadap Kritik PDIP
Sebelum gelombang kritik dari PDIP ini mengemuka, Ketua DPP PSI Bestari Barus telah menyampaikan keheranannya atas sikap para politikus PDIP yang dinilai terlalu fokus menyerang sosok Jokowi. Bestari secara khusus menyoroti komentar dari Anggota DPR RI fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang sempat meminta Jokowi membawa dokumen ijazah aslinya saat melakukan safari politik.
“Iya, harap maklum saja. Saya juga merasa heran mengapa para anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini tampaknya lebih senang mengomentari PSI dan Pak Jokowi ketimbang fokus bekerja menyelesaikan urusan rakyat. Apakah di internal PDIP sudah tidak ada pekerjaan penting lainnya?” ujar Bestari saat dihubungi pada Sabtu (4/7).
Bestari menyayangkan sikap PDIP yang dinilai tidak konsisten. Di satu sisi, PDIP menyatakan telah mengeluarkan Jokowi dari keanggotaan partai dan tidak lagi peduli, namun di sisi lain gerak-gerik Jokowi masih terus disorot secara tajam oleh jajaran elite PDIP.
“Mereka bilang sudah mengeluarkan Pak Jokowi dari PDIP dan tidak peduli lagi, tapi kenyataannya itu bohong. Masyarakat umum yang melihat dinamika ini justru menganggap tindakan PDI Perjuangan seperti sebuah lawakan politik saja,” pungkas Bestari.
