Follow Channel WA Rakyat Inside
untuk Berita Terbaru Setiap Hari
rakyatinside.com – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian tarif layanan bus Transjabodetabek memicu reaksi negatif dari para pengguna setianya. Mayoritas komuter keberatan dengan rencana kenaikan tersebut karena dinilai akan menambah beban biaya hidup sehari-hari. Sebagai solusi alternatif, masyarakat meminta adanya kolaborasi yang lebih erat antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat dalam mengelola transportasi lintas batas ini.
Kekhawatiran ini dirasakan langsung oleh Anggi (33), seorang komuter asal Bogor yang ditemui di Terminal Blok M. Ia mengungkapkan bahwa Transjabodetabek selama ini menjadi andalan utama karena ongkosnya yang sangat terjangkau dibandingkan moda transportasi lain. Kenaikan tarif dipastikan akan meningkatkan pengeluaran transportasi bulanannya secara signifikan. Anggi juga mendorong adanya kerja sama antarpemerintah daerah mengingat integrasi transportasi di wilayah penyangga seperti Bogor masih belum optimal.
Senada dengan Anggi, Heri Sumarsono, seorang warga lanjut usia yang aktif bermobilitas ke wilayah Bogor, juga menyuarakan penolakannya. Meskipun tarif khusus lansia mungkin tidak terdampak besar, Heri mengkhawatirkan nasib para pekerja aktif berusia produktif di bawah 50 tahun. Menurutnya, kelompok pekerja inilah yang paling rentan terdampak karena mereka harus membayar tarif normal secara penuh demi menyokong mobilitas kerja harian mereka.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penyesuaian tarif memang tidak dapat dihindari, terutama setelah dibukanya rute-rute baru yang memiliki jarak tempuh sangat jauh, seperti rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pramono memberikan komparasi bahwa tarif flat Rp 3.500 saat ini sudah tidak realistis jika disandingkan dengan tarif layanan pembanding seperti bus DAMRI yang saat ini sudah berada di atas kisaran Rp 100.000.
Meskipun sempat beredar spekulasi bahwa tarif baru Transjabodetabek akan dipatok mulai dari Rp 10.000, pihak Pemprov DKI belum memberikan keputusan final mengenai angka pastinya. Pemerintah daerah berjanji akan segera merumuskan formula tarif baru yang seimbang dalam waktu dekat. Formulasi ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan operasional armada transportasi publik sekaligus tetap ramah di kantong masyarakat Jabodetabek yang bergantung pada layanan ini.
