Follow Channel WA Rakyat Inside
untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Rakyatinside.com – Penunjukan jajaran komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini tengah menjadi sorotan hangat di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai beberapa nama yang terpilih tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan bidang usaha atau inti bisnis dari perusahaan pelat merah yang mereka awasi.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, akhirnya buka suara. Ia menjelaskan bahwa pemilihan komisaris BUMN dengan latar belakang yang beragam justru memiliki tujuan strategis. Langkah ini diambil untuk membawa perspektif baru yang segar dalam mengawal serta menyukseskan berbagai agenda pembangunan pemerintah.
Perspektif Baru untuk Solusi Perusahaan
Qodari memberikan contoh konkret berdasarkan pengalaman pribadinya saat pernah ditunjuk sebagai komisaris di salah satu anak usaha BUMN, yaitu Pertamina Hulu Energi (PHE). Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan atau karier di industri minyak dan gas bumi, ia merasa tetap bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi jalannya perusahaan.
“Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris,” ujar Qodari sebagaimana dikutip dari Antara pada Minggu (5/7/2026).
Menurutnya, keberagaman latar belakang di jajaran dewan komisaris membuat sebuah korporasi memiliki lebih banyak sudut pandang dalam memetakan masalah sekaligus merumuskan solusi terbaik. Hal ini sangat penting agar pengambilan keputusan tidak terjebak dalam pola pikir yang monoton.
Dua Modal Utama Menjadi Komisaris
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa penunjukan komisaris dari latar belakang non-teknis adalah praktik yang sangat lumrah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan BUMN, melainkan juga di berbagai korporasi swasta skala besar lainnya.
Tugas utama seorang komisaris, menurut Qodari, adalah menjalankan fungsi pengawasan (supervisi) dan memberikan ide serta gagasan segar kepada jajaran direksi yang bertindak sebagai eksekutif perusahaan. Oleh karena itu, ia menilai siapa saja memiliki kesempatan untuk menduduki posisi tersebut asalkan memenuhi dua syarat mendasar.
“Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik,” tutur Qodari menjelaskan syarat moral dan logika tersebut.
Ia juga meyakini bahwa setiap tokoh yang ditunjuk pemerintah untuk mengisi kursi komisaris BUMN pastilah figur yang telah memiliki rekam jejak kepemimpinan dan pengalaman yang mumpuni, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
Dampak Praktis bagi Masyarakat Indonesia
Bagi masyarakat Indonesia selaku konsumen dan pemilik tidak langsung dari aset-aset negara, komposisi kepemimpinan BUMN sangat memengaruhi kualitas layanan publik. BUMN mengelola sektor-sektor vital mulai dari energi, transportasi, perbankan, hingga pangan.
Kehadiran komisaris berlatar belakang luas diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan agar kinerja perusahaan tetap transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Sudut pandang luar yang objektif diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik yang lebih efisien dan merata di seluruh wilayah tanah air.
