Follow Channel WA Rakyat Inside
untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Rakyatinside.com – Langkah Badan Pengelola Investasi Danantara untuk memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sebagai bagian dari transformasi besar. Kebijakan ini merupakan amanat sejak awal pembentukan Danantara demi meningkatkan daya saing perusahaan pelat merah tanpa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, menjelaskan bahwa langkah merapikan struktur BUMN ini sangat penting. Saat ini, struktur BUMN dinilai terlalu gemuk karena terdiri dari lebih dari 1.000 entitas perusahaan, yang mencakup anak hingga cucu usaha. Penataan ini bertujuan agar BUMN menjadi lebih fokus, efisien, dan memiliki arah bisnis yang jelas.
Firnando menegaskan bahwa proses transformasi ini tidak boleh diartikan negatif sebagai langkah pengurangan tenaga kerja. Sebaliknya, kebijakan ini murni merupakan penataan korporasi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset-aset milik negara.
Latar Belakang dan Urgensi Perampingan BUMN
Berdasarkan paparan yang diterima oleh Komisi VI DPR RI, jumlah entitas BUMN yang mencapai lebih dari 1.000 perusahaan memicu berbagai inefisiensi operasional. Oleh karena itu, Danantara menargetkan penyederhanaan struktur korporasi secara signifikan, yaitu menyusutkannya menjadi sekitar 200 perusahaan saja yang lebih terintegrasi dan memiliki fungsi operasional yang jelas.
Keputusan perampingan ini juga didasarkan pada temuan potensi inefisiensi anggaran yang sangat besar. Diperkirakan, terdapat potensi inefisiensi yang mencapai sekitar Rp 50 triliun setiap tahunnya. Hal ini terjadi akibat struktur perusahaan negara yang terlalu berlapis-lapis, di mana tidak semua anak atau cucu usaha memberikan nilai tambah yang optimal terhadap kinerja korporasi secara keseluruhan.
Banyak dari anak dan cucu usaha tersebut dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan pasar saat ini. Selain itu, kontribusi mereka terhadap bisnis inti perusahaan induk juga sangat minim. Dengan mengurangi beban struktur yang tidak efisien ini, tata kelola BUMN diharapkan menjadi jauh lebih sehat dan kuat.
Komitmen Danantara Lindungi Pekerja dari PHK
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian masyarakat dan DPR adalah nasib para pekerja. Terkait hal ini, Firnando mengapresiasi komitmen kuat dari pihak Danantara yang memastikan bahwa proses perampingan atau streamlining ini sama sekali tidak akan ditempuh melalui jalur PHK.
Masalah perlindungan tenaga kerja ini memang telah menjadi perhatian utama DPR sejak awal pembahasan program transformasi BUMN digulirkan. Manajemen Danantara telah menyampaikan komitmennya kepada Komisi VI DPR RI bahwa konsolidasi korporasi akan dilakukan sepenuhnya melalui penyederhanaan struktur organisasi serta penguatan sinergi bisnis antar-perusahaan.
Melalui strategi ini, efisiensi operasional dan finansial dapat dicapai tanpa harus mengorbankan kesejahteraan para pekerja. Karyawan tetap terlindungi sebagai bagian penting dari ekosistem kelangsungan bisnis BUMN di masa depan.
Dampak Jangka Panjang untuk Daya Saing Global
Program perampingan terintegrasi ini dipandang sebagai langkah strategis jangka panjang untuk menciptakan BUMN yang lebih profesional dan sehat. Dengan struktur yang ramping, BUMN diharapkan tidak hanya jago di dalam negeri tetapi juga mampu bersaing dengan korporasi-korporasi besar di tingkat global.
Selain menyederhanakan struktur korporasi, kebijakan Danantara ini juga akan mengelompokkan perusahaan-perusahaan negara berdasarkan sektor dan fungsi yang sesuai. Langkah pengelompokan sektoral ini dinilai sangat krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih usaha antar-entitas BUMN yang sering kali justru saling bersaing secara tidak sehat di pasar yang sama.
Meskipun proses transformasi besar ini membutuhkan waktu dan tidak bisa diselesaikan secara instan, strategi yang dijalankan oleh Danantara saat ini dinilai sudah berada di jalur yang tepat. Tujuan akhirnya adalah melahirkan BUMN yang fokus pada bisnis intinya, produktif, memiliki daya saing yang kuat, serta mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas dan perekonomian nasional Indonesia.
