Follow Channel WA Rakyat Inside
untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Usulan besar ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Pertemuan tersebut secara khusus membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP-KL) untuk periode tahun 2027 mendatang.
Fokus Anggaran pada Guru Non-ASN dan Daerah 3T
Dalam pemaparannya, Menag menjelaskan bahwa Kemenag telah mengalokasikan dukungan Pembangunan Kesejahteraan Penerima Negara (PKPN) dengan total mencapai Rp 19,08 triliun pada aplikasi KRISNA-RENJA K/L. Dari total tersebut, porsi sebesar Rp 9,6 triliun akan dikhususkan bagi para pendidik.
Alokasi dana ini direncanakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan krusial bagi guru dan dosen, di antaranya:
- Pemberian insentif bagi tenaga pendidik.
- Penyaluran tunjangan profesi bagi guru dan dosen non-ASN.
- Pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa guru yang belum berstatus ASN serta mereka yang berjuang di wilayah terpencil mendapatkan perhatian ekonomi yang layak sesuai dengan pengabdian mereka.
Dukungan Pendidikan dan Penurunan Kemiskinan
Menag Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa terdapat dua klaster utama dalam alokasi anggaran ini. Pertama adalah klaster pendidikan, dan kedua adalah klaster penurunan kemiskinan melalui Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) Bantuan Sosial Terintegrasi.
Selain fokus pada kesejahteraan guru, Kemenag juga tetap berkomitmen pada akses pendidikan bagi generasi muda. Terbukti dengan adanya alokasi dana sebesar Rp 3,71 triliun yang disiapkan untuk penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Langkah Selanjutnya di DPR RI
Meskipun angka ini sudah masuk dalam usulan resmi, prosesnya masih akan melalui tahap pendalaman lebih lanjut oleh Komisi VIII DPR RI bersama para pejabat Eselon I Kementerian Agama. Tahapan ini penting untuk menyisir setiap detail rencana agar penggunaan anggaran tepat sasaran.
Menag berharap usulan ini dapat segera disetujui karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan prioritas ini sangat penting agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan dampak positif dan konkret bagi masyarakat luas, khususnya para pahlawan tanpa tanda jasa.
