Follow Channel WA Rakyat Inside
untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Rakyatinside.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan arahan tegas kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran yang baru dilantik, Sudarto. Purbaya menekankan bahwa tidak semua permintaan anggaran dari kementerian dan lembaga harus disetujui tanpa proses seleksi yang ketat.
Pentingnya Uji Kelayakan Anggaran
Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Rabu (1/7/2026), Purbaya meminta agar setiap usulan anggaran diuji secara mendalam terkait kelayakan dan kewajarannya. Ia menyatakan bahwa prioritas utama anggaran negara harus diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, memiliki urgensi tinggi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi.
Purbaya tidak ingin lagi melihat anggaran lolos begitu saja tanpa telaah yang kuat. Ia mencontohkan perlunya evaluasi ketat agar tidak terjadi lagi kasus seperti pembelian motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, ia meminta Dirjen Anggaran membentuk tim internal khusus untuk membedah setiap usulan yang masuk ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
Disiplin Fiskal dan Pengawasan ABT
Peran DJA ke depan diharapkan bukan sekadar menjaga defisit anggaran, melainkan menjadi garda terdepan dalam menjaga disiplin fiskal. Purbaya secara khusus menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menindaklanjuti Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Menurutnya, konsistensi dalam perencanaan anggaran sangat krusial agar belanja tambahan tidak justru mengganggu stabilitas postur APBN secara keseluruhan.
Selain itu, Purbaya menginstruksikan agar DJA lebih berani melakukan efisiensi pada pos-pos belanja yang kurang prioritas. Langkah ini mencakup penguatan kebijakan blokir anggaran, revisi belanja konsultan, pembatasan perjalanan dinas, serta penundaan belanja tambahan yang tidak mendukung prioritas nasional.
Fokus APBN untuk Kesejahteraan Rakyat
Purbaya menegaskan bahwa APBN harus tetap hadir dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat luas. Sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, energi, UMKM, hingga perumahan rakyat tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ia berharap dengan kepemimpinan baru di DJA, pengelolaan uang negara dapat dilakukan dengan lebih prudent dan efektif.
Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara memiliki nilai tambah nyata. Dengan memperketat pengawasan sejak tahap usulan, diharapkan tercipta tata kelola keuangan negara yang lebih sehat dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar pemenuhan permintaan birokrasi semata.
