Follow Channel WA Rakyat Inside
untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Rakyatinside.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah diproyeksikan akan mengalami penyesuaian anggaran pada tahun 2027 mendatang. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa anggaran untuk program tersebut diperkirakan akan turun menjadi Rp174 triliun.
Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Penjelasan tersebut disampaikan Said usai menghadiri agenda di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (6/7/2026).
Fokus pada Efisiensi dan Tata Kelola
Menurut Said, penurunan anggaran ini bukan berarti adanya pengurangan kualitas layanan bagi masyarakat. Sebaliknya, pemerintah dan DPR ingin memastikan bahwa tata kelola program berjalan lebih efektif dan efisien. Fokus utama dari penyesuaian ini adalah menjaga kualitas gizi yang diterima oleh anak-anak sekolah hingga ibu hamil.
Said merujuk pada kebutuhan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini berada di angka 21 ribu titik. Ia menekankan pentingnya akurasi dalam perhitungan operasional agar program tersebut tepat sasaran untuk 84 juta siswa di Indonesia.
Integrasi dengan Anggaran Kesehatan
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa perhitungan anggaran Rp174 triliun tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek di luar anggaran pendidikan murni. Hal ini mencakup integrasi dengan anggaran kesehatan, khususnya dalam penanganan masalah stunting serta pemenuhan gizi ibu hamil. Dengan menyatukan berbagai pos anggaran yang memiliki tujuan serupa, diharapkan pemanfaatan dana negara menjadi lebih terfokus dan tidak tumpang tindih.
Pihaknya berharap agar publik tidak memandang penurunan angka ini sebagai kemunduran program. Said menegaskan bahwa yang terpenting adalah keberlanjutan kualitas gizi yang diberikan kepada penerima manfaat, bukan sekadar besaran anggaran yang bombastis.
Keputusan Akhir di September 2026
Terkait mekanisme pengesahan, Said memastikan bahwa keputusan akhir mengenai besaran anggaran ini akan dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Proses tersebut dijadwalkan akan diputuskan pada bulan September 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari siklus anggaran tahunan yang harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan negara serta kebutuhan prioritas masyarakat. Pemerintah dan Banggar DPR RI berkomitmen untuk terus memantau implementasi di lapangan agar kualitas gizi anak didik tetap terjaga meski terdapat penyesuaian anggaran secara bertahap di masa depan.
