Follow Channel WA Rakyat Inside
untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Rakyatinside.com – Harga ayam hidup (broiler) di tingkat peternak mandiri saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis hingga menyentuh angka Rp 13.000 per kilogram. Kondisi ini dinilai sebagai musibah besar bagi para peternak karena jauh di bawah harga pokok produksi.
Penurunan harga yang sangat tajam ini terjadi di tengah melonjaknya biaya produksi akibat naiknya harga bahan baku pakan. Para peternak kini menghadapi dilema besar antara terus memberi pakan dengan biaya tinggi atau menjual ayam dengan harga yang merugi.
Kronologi Penurunan Harga Ayam Sejak April 2026
Menurut data dari Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), tren penurunan harga ayam hidup di kandang sebenarnya sudah mulai berlangsung sejak bulan April 2026. Pada awalnya, harga ayam di tingkat peternak sempat berada di angka Rp 18.000 per kilogram, sebelum akhirnya terus merosot hingga ke level Rp 15.000 per kilogram.
Kondisi terburuk kini dirasakan oleh para peternak di wilayah Jawa Barat, di mana harga ayam hidup di kandang terjun bebas hingga mencapai kisaran Rp 13.000 sampai Rp 14.000 per kilogram. Angka ini dinilai sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat mandiri.
Padahal, di sisi lain, Harga Pokok Produksi (HPP) yang harus ditanggung oleh peternak terus merangkak naik. Saat ini, HPP untuk menghasilkan satu kilogram ayam broiler berkisar antara Rp 22.000 hingga Rp 23.000. Kenaikan HPP ini dipicu oleh melonjaknya harga sejumlah komponen utama produksi, terutama pakan ternak.
Penyebab Utama Kelebihan Pasokan dan Penurunan Daya Beli
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan harga ayam hidup di tingkat peternak hancur dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu penyebab utamanya adalah terjadinya kelebihan pasokan (oversupply) yang luar biasa di sejumlah sentra produksi utama di Pulau Jawa.
Wilayah Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat dilaporkan mengalami kelebihan stok ayam yang sangat signifikan. Produksi ayam di wilayah-wilayah tersebut telah jauh melebihi kebutuhan riil masyarakat setempat, namun peredarannya tidak termonitor dengan baik oleh otoritas terkait.
Akibat kelebihan pasokan di Jawa Tengah, para produsen di sana akhirnya mengirimkan pasokan ayam hidup mereka ke wilayah Jawa Barat. Sementara itu, Jawa Barat sendiri juga merupakan pemasok utama untuk wilayah DKI Jakarta. Ditambah lagi, wilayah Lampung terkadang turut mengirimkan pasokan ayam hidup ke Jawa Barat, sedangkan peternak Jawa Barat sendiri tidak memiliki akses pasar untuk mengirim ayam ke Lampung.
Kondisi penumpukan stok di kandang ini diperparah oleh rendahnya daya beli masyarakat secara umum. Selain itu, masa libur sekolah juga turut memengaruhi penyerapan pasar, karena program makan bergizi gratis (MBG) yang biasanya menyerap pasokan ayam kini sedang dihentikan sementara waktu.
Desakan Agar Daging Ayam Masuk Program Bansos
Untuk mengatasi kebuntuan pasar ini, Permindo mendesak pemerintah agar segera turun tangan melakukan intervensi guna menyelamatkan para peternak mandiri. Salah satu solusi konkret yang diusulkan adalah memasukkan kembali komoditas daging ayam ke dalam program bantuan sosial (bansos).
Sebelumnya, terdapat program bantuan sosial dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyasar sekitar 1,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam program tersebut, setiap penerima mendapatkan bantuan berupa daging ayam dan telur secara rutin.
Jika program bansos tersebut diaktifkan kembali, maka setiap penyaluran diperkirakan mampu menyerap sekitar 1,5 juta ekor ayam hidup secara langsung dari tingkat peternak. Penyerapan dalam jumlah besar ini diyakini dapat membantu mengurangi kelebihan pasokan yang saat ini menumpuk di kandang-kandang peternak.
Saat ini, peternak mandiri tidak memiliki kekuatan tawar di hadapan para pengepul. Ketika harga pasar jatuh, para peternak terpaksa melakukan aksi banting harga karena keterbatasan modal operasional. Mereka harus segera menjual ayam mereka agar mendapatkan uang tunai untuk membayar tagihan pakan dan membeli pakan untuk siklus berikutnya.
Dilema ini sangat menyiksa peternak mandiri. Jika ayam tidak segera dijual, ukuran ayam akan terus membesar dan otomatis membutuhkan biaya pakan yang jauh lebih besar lagi. Namun, jika dijual sekarang, mereka harus menerima kenyataan bahwa harganya jauh di bawah biaya produksi.
Tuntutan Penghentian Izin Investasi Kandang Baru
Selain meminta intervensi pasar melalui program bansos, para peternak mandiri juga menuntut adanya pembenahan regulasi investasi di sektor peternakan. Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk lebih selektif dan tidak mudah memberikan izin pembangunan kandang-kandang baru.
Permindo menyoroti bahwa investasi peternakan terintegrasi (integrator) seharusnya difokuskan pada pembangunan industri hilir seperti pabrik pakan berkualitas untuk peternak mandiri, bukan malah membangun fasilitas kandang budidaya baru yang langsung bersaing dengan peternak rakyat.
Saat ini, pembangunan kandang baru oleh perusahaan-perusahaan besar terintegrasi terus berjalan tanpa adanya kontrol ketat dari pemerintah daerah. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya keseimbangan antara total populasi ayam dan kebutuhan daerah, maka ancaman kebangkrutan massal bagi peternak mandiri akan segera menjadi kenyataan.
