Follow Channel WA Rakyat Inside
untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Jakarta – Pengibaran bendera Jolly Roger dari anime Jepang One Piece di Indonesia menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 menjadi sorotan media internasional, termasuk dari Malaysia dan China.
Fenomena ini, yang awalnya dipicu oleh sopir truk sebagai protes terhadap kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load), dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan kebijakan pemerintah.
Media Malaysia, Malay Mail, dalam artikel berjudul “In Indonesia, truckers have turned ‘One Piece’ Straw Hat Pirates flag into a protest symbol ahead of Independence Day” menyoroti aksi sopir truk yang memasang bendera One Piece di kendaraan mereka.
Media ini menyebut aksi tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan yang melarang truk berukuran besar dan kelebihan muatan, meskipun pelaksanaan kebijakan tersebut telah ditunda hingga 2027.
“Sebagian besar berasal dari kebijakan Zero ODOL, yang bertujuan meningkatkan keselamatan jalan raya, tetapi pengemudi merasa terbebani karena upah rendah,” tulis Malay Mail.
Sementara itu, South China Morning Post (SCMP) dari Hong Kong menyebut pengibaran bendera One Piece sebagai “protes kreatif terhadap ketidakadilan.”
Media ini menyoroti bahwa bendera Straw Hat Pirates, yang dikibarkan di rumah, kendaraan, hingga jalanan, mencerminkan frustrasi masyarakat terhadap sistem politik.
SCMP juga mengutip warganet yang menyebut bendera Merah Putih terlalu sakral untuk dikibarkan dalam kondisi sosial saat ini, sehingga bendera One Piece menjadi simbol perlawanan.
Fenomena ini memicu polemik di dalam negeri. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut aksi ini sebagai “gerakan sistematis” yang dapat mengancam persatuan nasional.
Sementara Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan adanya konsekuensi pidana karena dianggap mencederai kehormatan bendera Merah Putih.
Sebaliknya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut aksi ini sebagai “bentuk ekspresi” yang wajar dalam demokrasi, selama tidak melanggar konstitusi.
“Asalkan tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai,, menyatakan pemerintah berhak melarang pengibaran bendera tersebut, terutama jika disandingkan dengan bendera nasional, karena dapat dianggap sebagai penghasutan.
Seorang warga bernama Galang, yang memasang bendera One Piece di sepedanya, menyatakan bahwa aksinya adalah solidaritas dan perlawanan tanpa kekerasan terhadap korupsi.
“Ini bukan bendera ormas, tapi perjuangan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya, Sabtu (2/8/2025).
Pengemudi truk seperti Maulana di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, juga menggunakan bendera ini untuk menyuarakan kekecewaan terhadap tekanan ekonomi yang mereka hadapi.
Media internasional lain, seperti Screen Rant dari Kanada, menyebut fenomena ini sebagai “kontroversi paling aneh” yang melibatkan One Piece, menyoroti bagaimana serial anime karya Eiichiro Oda ini menginspirasi aksi sosial di dunia nyata.
Sportskeeda menambahkan bahwa penggemar One Piece global terkejut dengan penggunaan bendera Luffy sebagai simbol politik.
Polemik ini mencerminkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan sensitivitas simbol nasional. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut tindakan pencopotan bendera One Piece sebagai tanda pemerintah yang mulai otoriter, sementara pihak lain, seperti anggota DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo, menyebut aksi ini berpotensi subversif.
(lin/kar)
