Follow Channel WA Rakyat Inside
untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat penting guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025. Rapat kerja ini dilangsungkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa, 23 Juni 2026. Agenda strategis ini merupakan wujud nyata dari fungsi pengawasan yang dimiliki legislatif terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
Rapat pembahasan LKPJ tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fahruri. Dalam memimpin jalannya rapat, Rikval didampingi oleh unsur pimpinan legislatif lainnya, yakni Wakil Ketua DPRD Mathari, Muhammad Isnaini, dan Harry Wijaya. Sementara itu, dari pihak eksekutif atau pemerintah daerah, hadir Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, yang bertindak mewakili jajaran TAPD Kota Banjarmasin.
Laporan Realisasi PAD Lampaui Target
Sebelumnya, dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 telah secara resmi disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR. Penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam forum Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kota Banjarmasin melalui Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda.
Salah satu poin utama yang mengemuka dalam laporan tersebut adalah keberhasilan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD Kota Banjarmasin pada tahun anggaran 2025 tercatat sukses melampaui target yang ditetapkan, dengan angka pencapaian menembus lebih dari Rp2 triliun.
Namun, di balik keberhasilan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan tersebut, laporan keuangan daerah ini juga mencatatkan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang cukup besar. Pemerintah Kota Banjarmasin mencatat sisa anggaran atau SILPA pada akhir tahun anggaran 2025 berada di kisaran angka Rp500 miilar.
Apresiasi dan Evaluasi Terhadap SILPA
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fahruri, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas capaian sektor pendapatan daerah yang dinilai sangat menggembirakan tersebut. Menurut Rikval, keberhasilan melampaui target PAD sebesar Rp2 triliun adalah prestasi yang layak diapresiasi karena menunjukkan kinerja optimal di sektor penerimaan daerah.
Kendati demikian, Rikval memberikan catatan kritis terkait besarnya sisa anggaran yang belum terpakai. Ia menilai bahwa besarnya SILPA yang mencapai setengah triliun rupiah tersebut menjadi indikator kuat bahwa pelaksanaan sejumlah program pembangunan dan kegiatan yang telah direncanakan serta dianggarkan sebelumnya masih belum berjalan secara optimal.
“Keberhasilan meningkatkan PAD tentu menjadi pencapaian yang patut kita apresiasi bersama. Akan tetapi, besarnya angka SILPA juga menjadi sinyal yang jelas bahwa penyerapan anggaran belanja daerah belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini tentu harus menjadi bahan evaluasi yang mendalam bagi pemerintah daerah ke depan,” tegas Rikval Fahruri dalam rapat tersebut.
Rikval menambahkan, pihak DPRD Kota Banjarmasin berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, hingga pada tahap pelaksanaan program pembangunan fisik maupun non-fisik. Langkah pengawasan ini krusial dilakukan agar anggaran daerah yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan yang terpenting mampu memberikan dampak serta manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
Mendorong Efektivitas Belanja Daerah
Senada dengan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, juga menekankan pentingnya efektivitas dalam realisasi belanja daerah. Menurut Mathari, sektor belanja daerah harus dikelola dengan perhatian ekstra agar roda pembangunan kota dapat berjalan secara optimal dan merata.
“Kami sangat berharap pada tahun anggaran 2026 ini, realisasi belanja daerah dapat ditingkatkan secara lebih maksimal lagi sehingga angka SILPA dapat ditekan seminimal mungkin. Anggaran yang tersedia seharusnya mampu mendorong pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mathari menjelaskan pandangannya.
Merespons berbagai masukan, kritik, dan saran konstruktif dari pimpinan dan anggota dewan, Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik seluruh catatan yang diberikan oleh DPRD. Ia menegaskan bahwa masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi penting untuk membenahi dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.
Menurut Edy, Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen penuh untuk memperbaiki proses perencanaan program serta mempercepat akselerasi pelaksanaan berbagai kegiatan di lapangan. Dengan komitmen tersebut, diharapkan tingkat penyerapan anggaran belanja pada tahun-tahun anggaran berikutnya dapat berlangsung dengan jauh lebih optimal dan meminimalkan potensi sisa anggaran yang tidak terserap.
