Follow Channel WA Rakyat Inside
untuk Berita Terbaru Setiap Hari
Rakyatinside.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyatakan kekhawatiran mendalam terkait ancaman mogok nasional yang disuarakan oleh sejumlah asosiasi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ancaman ini mencuat setelah para mitra merasa diperlakukan secara tidak adil dalam tata kelola program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (14/7/2026), Netty menegaskan bahwa jika aksi mogok nasional tersebut benar-benar terjadi, maka keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis akan terancam lumpuh. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk segera mengambil langkah solutif yang berkeadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam implementasi kebijakan strategis ini.
Kronologi Ancaman Gembok Dapur Nasional
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, secara terbuka menyampaikan ancaman untuk melakukan aksi ‘gembok dapur’ secara nasional. Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes atas kebijakan BGN yang dianggap dikesampingkan dalam pengambilan keputusan strategis. Padahal, para mitra telah memegang Surat Keputusan (SK) resmi dan melakukan investasi besar untuk membangun fasilitas dapur sesuai standar yang ditetapkan.
Para mitra menilai BGN telah menyimpang dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG. Dalam aturan tersebut, sebenarnya sudah diatur mengenai batasan jumlah penerima manfaat, yakni minimal 1.000 plus untuk daerah aglomerasi dan maksimal 1.000 untuk daerah 3T. Selain itu, terdapat estimasi kebutuhan 8.000 dapur untuk melayani wilayah terpencil di seluruh Indonesia.
Dampak Risiko Finansial bagi Pengelola
Netty Prasetiyani menyoroti bahwa banyak pengelola dapur yang telah menanggung risiko finansial yang signifikan. Mereka telah melakukan berbagai persiapan mulai dari pembangunan fasilitas fisik, pengurusan sertifikasi, hingga pengajuan kredit modal ke perbankan. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam program pemenuhan gizi ini sangat vital dan tidak boleh dikorbankan demi dinamika internal di BGN.
Politikus PKS tersebut juga mengkritik kebijakan moratorium yang diterapkan BGN. Baginya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari berapa banyak akun atau titik dapur yang dibekukan, melainkan sejauh mana negara mampu menjaga kepercayaan publik dan para mitra strategis yang telah berkomitmen sejak awal.
Tuntutan Solusi yang Berkeadilan
Pihak asosiasi merasa bahwa dinamika di tubuh BGN, termasuk adanya kasus hukum yang menimpa pimpinan BGN sebelumnya, telah berdampak pada degradasi aturan tata kelola. Mereka menuntut agar pemerintah kembali pada rel regulasi yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Syawaludin menegaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya bertindak layaknya perusahaan yang memegang kendali otoriter tanpa melibatkan mitra yang telah berinvestasi.
Netty Prasetiyani menambahkan bahwa Fraksi PKS secara tegas mendukung setiap upaya regulasi yang melindungi penyedia tahap awal agar tidak menjadi korban kebijakan yang berat sebelah. Pemerintah didorong untuk segera mencari jalan keluar yang memberikan ruang bagi pengelola Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) dan masyarakat luas agar program ini tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yakni pemenuhan gizi bagi anak-anak bangsa.
Kondisi ini kini menjadi sorotan publik karena menyangkut nasib jutaan penerima manfaat yang bergantung pada kelancaran operasional dapur-dapur tersebut di seluruh pelosok Indonesia. Ketegangan antara mitra dan BGN diharapkan dapat segera mereda melalui mediasi yang adil dan transparan sebelum ancaman mogok nasional benar-benar direalisasikan pada 17 Agustus mendatang.
